Pelemahan nilai tukar rupiah yang menembus level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat bersamaan dengan terungkapnya dugaan korupsi dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi sorotan Muh Erwinsyah, mahasiswa Pascasarjana Ekonomi Universitas Tadulako (Untad) Palu.
Menurut Erwin, dua peristiwa yang terjadi hampir bersamaan tersebut tidak dapat dipandang sebagai kebetulan semata, melainkan mencerminkan eratnya hubungan antara stabilitas ekonomi, tata kelola pemerintahan, dan tingkat kepercayaan publik terhadap negara.
“Dalam perspektif ekonomi politik, nilai tukar mata uang bukan hanya dipengaruhi indikator ekonomi makro seperti inflasi, suku bunga, atau neraca perdagangan. Nilai tukar juga mencerminkan tingkat kepercayaan pasar terhadap kemampuan negara dalam mengelola ekonomi dan menjaga kualitas institusinya,” ujar Erwin dalam keterangannya, Jumat (5/6/2026).
Ia menilai pelemahan rupiah hingga mencapai titik terendah menjadi sinyal adanya ketidakpastian yang perlu mendapat perhatian serius. Situasi tersebut, menurutnya, semakin diperkuat dengan munculnya dugaan korupsi pada program strategis nasional yang menyasar kebutuhan dasar masyarakat.
Erwin menjelaskan dampak pelemahan rupiah tidak hanya terlihat pada indikator ekonomi nasional, tetapi juga dirasakan langsung oleh masyarakat melalui kenaikan harga berbagai kebutuhan, mulai dari pupuk, pestisida, alat pertanian, obat-obatan, hingga bahan baku usaha.
Menurutnya, kelompok yang paling rentan terdampak adalah petani, nelayan, pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), serta pekerja sektor informal yang berhadapan langsung dengan kenaikan biaya produksi dan melemahnya daya beli masyarakat.
Di Sulawesi Tengah, kata dia, kondisi tersebut dapat dirasakan oleh petani kakao, kelapa, dan padi yang harus mengeluarkan biaya lebih besar untuk sarana produksi pertanian. Nelayan juga menghadapi kenaikan biaya perawatan mesin dan perlengkapan melaut, sementara pedagang kecil mulai merasakan tekanan akibat harga barang yang terus meningkat.
“Pada akhirnya yang dirasakan masyarakat bukan angka Rp18.000 per dolar AS itu sendiri, tetapi harga kebutuhan sehari-hari yang semakin mahal dan kemampuan belanja yang semakin terbatas,” katanya.
Mantan Sekretaris PMII Sulawesi Tengah itu juga menilai anggapan bahwa pergerakan dolar tidak berdampak pada masyarakat kecil perlu dilihat secara lebih menyeluruh.
Menurutnya, meski sebagian besar masyarakat tidak bertransaksi menggunakan dolar AS, mereka tetap mengonsumsi barang dan jasa yang rantai produksinya dipengaruhi oleh nilai tukar tersebut.
“Rakyat tidak membeli dolar, tetapi membeli beras, minyak goreng, pupuk, obat-obatan, bahan bangunan, dan berbagai kebutuhan lain yang secara langsung maupun tidak langsung terdampak pelemahan rupiah,” ujarnya.
Terkait dugaan korupsi dalam Program Makan Bergizi Gratis, Erwin menilai persoalan tersebut berpotensi memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Program MBG, menurutnya, merupakan investasi jangka panjang negara untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
“Ketika program yang menyentuh langsung kepentingan rakyat justru diwarnai dugaan penyimpangan tata kelola, yang dipertaruhkan bukan hanya anggaran negara, tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap komitmen pemerintah dalam menjalankan pembangunan,” katanya.
Ia menambahkan, korupsi tidak hanya menimbulkan kerugian finansial, tetapi juga dapat mengurangi efektivitas pelayanan publik, memperlambat pembangunan, serta melemahkan legitimasi pemerintah di mata masyarakat.
Erwin berpandangan persoalan yang dihadapi Indonesia saat ini bukan sekadar mengenai kurs rupiah atau dugaan korupsi pada satu lembaga negara. Keduanya menunjukkan pentingnya hubungan antara negara, pasar, dan masyarakat dalam menjaga stabilitas nasional.
Sebagai mahasiswa pascasarjana dan mantan aktivis organisasi kemahasiswaan, ia menekankan bahwa stabilitas ekonomi tidak cukup dijaga melalui kebijakan fiskal dan moneter semata, tetapi juga membutuhkan penguatan integritas institusi, keberpihakan terhadap kepentingan rakyat, dan pengawasan publik yang efektif.
Ia juga mengapresiasi langkah Kejaksaan Agung dalam mengusut dugaan korupsi yang terjadi pada program tersebut sebagai bagian dari mekanisme pengawasan dan penegakan hukum.
“Dalam negara demokratis, kekuatan institusi tidak diukur dari ketiadaan kasus korupsi, melainkan dari kemampuan negara untuk mengungkap dan menindak setiap penyimpangan secara terbuka dan akuntabel,” tuturnya.
Menurut Erwin, pelemahan rupiah dan dugaan korupsi pada program publik pada akhirnya bermuara pada persoalan yang sama, yakni kepercayaan publik terhadap institusi negara.
“Menjaga stabilitas ekonomi harus berjalan beriringan dengan upaya memperkuat integritas pemerintahan, sebab kekuatan suatu bangsa tidak hanya ditentukan oleh nilai mata uangnya, tetapi juga oleh kualitas tata kelola negara yang menopangnya,” pungkasnya.
