Keterlibatan dunia usaha dan organisasi masyarakat dinilai menjadi faktor penting dalam mendukung keberlanjutan program Sekolah Rakyat di Indonesia. Guru Besar Universitas Tadulako sekaligus Anggota Dewan Pembina PGRI Sulawesi Tengah, Profesor Juraid Abdul Latief, menegaskan perusahaan yang beroperasi di daerah memiliki tanggung jawab sosial untuk ikut membiayai sektor pendidikan melalui program corporate social responsibility (CSR).
Menurut Juraid, pemerintah daerah dapat mendorong perusahaan-perusahaan besar agar lebih aktif menyalurkan dana CSR untuk mendukung pendidikan, termasuk pengembangan Sekolah Rakyat.
“Ada ruang bagi masyarakat, dunia usaha maupun organisasi masyarakat untuk masuk mendukung pendidikan. CSR itu memang ada bidang pendidikannya dan itu menjadi tanggung jawab mereka,” ujarnya.
Ia mencontohkan perusahaan tambang besar yang beroperasi di Sulawesi Tengah seperti Indonesia Morowali Industrial Park memiliki kewajiban moral untuk berkontribusi terhadap pembangunan pendidikan masyarakat sekitar.
“Mereka mendapatkan manfaat besar dari sumber daya alam daerah ini. Maka keterlibatan nyata dalam pendidikan menjadi kewajiban juga untuk generasi muda ke depan,” katanya.
Juraid juga menyinggung dampak lingkungan yang muncul akibat aktivitas industri, sehingga kontribusi perusahaan terhadap pendidikan dinilai sebagai bentuk tanggung jawab sosial yang harus diwujudkan secara konkret.
“Polusi udara dan laut di sana luar biasa. Karena itu perusahaan juga wajib berkontribusi nyata dalam kegiatan pendidikan,” ujarnya.
Selain dukungan pembiayaan, Juraid menilai Sekolah Rakyat telah memberikan dampak sosial yang signifikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan rentan.
Menurut dia, program tersebut mampu meningkatkan rasa percaya diri siswa, menumbuhkan motivasi meraih cita-cita, serta membuka akses pendidikan bagi masyarakat yang sebelumnya sulit menjangkau sekolah layak.
“Dampak sosialnya besar. Anak-anak menjadi lebih percaya diri, punya motivasi belajar, dan keluarga mereka juga memiliki harapan baru terhadap masa depan anak-anaknya,” jelasnya.
Ia mengatakan, bagi keluarga kurang mampu, kehadiran Sekolah Rakyat menjadi bukti nyata kehadiran negara dalam menjamin hak pendidikan masyarakat kecil.
“Bagi masyarakat miskin, sekolah rakyat ini adalah bentuk nyata perhatian negara terhadap pendidikan mereka,” katanya.
Meski demikian, Juraid mengingatkan keberlanjutan program tersebut membutuhkan dukungan regulasi yang lebih kuat agar tidak berhenti ketika terjadi pergantian kepemimpinan nasional.
Menurut dia, saat ini dasar hukum Sekolah Rakyat masih berupa Instruksi Presiden sehingga dinilai belum cukup kuat untuk menjamin keberlangsungan program dalam jangka panjang.
“Untuk memastikan program ini bertahan, regulasinya harus diperkuat. Minimal ditingkatkan menjadi peraturan pemerintah atau bahkan undang-undang,” ujarnya.
Ia menilai kebutuhan anggaran Sekolah Rakyat jauh lebih besar dibanding sekolah reguler karena seluruh kebutuhan siswa ditanggung negara, mulai dari pendidikan, asrama hingga kebutuhan sehari-hari.
“Ini program dengan pembiayaan besar. Sangat mungkin nanti banyak orang tua dari sekolah reguler juga ingin anaknya masuk ke sekolah rakyat karena fasilitasnya lengkap,” katanya.
Karena itu, Juraid menilai penguatan regulasi menjadi langkah penting agar program strategis tersebut tetap berjalan dan tidak hilang seiring perubahan pemerintahan.
“Kalau hanya berbasis instruksi presiden, sangat mungkin nanti program ini menguap ketika pemimpin berganti,” tandasnya.
